POS UJIAN NASIONAL 2010

Setelah diterbitkannya Permendiknas No. 84 Tahun 2009 tentang perubahan beberapa pasal pada Permendiknas No. 75 Tahun 2009, sekarang Prosedur Operasi Standar ( POS ) Ujian Nasional tahun pelajaran 2009/2010 sudah diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidiknan ( BSNP ).Secara detail tentang isi POS Ujian Nasional 2009/2010, silahkan diunduh di bawah ini :

1. POS UASBN SD/MI Tahun Pelajaran 2009/2010
2. POS UN SMP/MTs/SMPLB/SMALB DAN SMK Tahun Pelajaran 2009/2010
3. POS UN SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010

Baca Selengkapnya......

Permendiknas nomor 84 tahun 2009

Pada Permendiknas Nomor 84 Tahun 2009 disebutkan beberapa perubahan pada Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009 mengenai pelaksanaan Ujian Nasional 2009/2010.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 diubah menjadi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(3) UN utama untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan pada minggu keempat Maret 2010.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Penggandaan bahan UN SMA/MA dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggandaan bahan UN SMA/MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki percetakan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggandaan bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK dilakukan oleh penyelenggara tingkat provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Prosedur penggandaan bahan UN sebagaimana tercantum pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam POS UN.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

(1) BSNP memberikan sebagian wewenang kepada perguruan tinggi dalam:
a. pelaksanaan dan pengawasan UN SMA/MA;
b. tim pemantau independen (TPI) UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK,
bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kepala sekolah/madrasah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS UN.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

Peserta UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK mengikuti ujian di sekolah/madrasah penyelenggara UN sesuai ketentuan yang diatur dalam POS.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

(1) Pengawas ruang UN pada setiap sekolah/madrasah dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri dari guru-guru yang mata pelajarannya sedang tidak diujikan.
(2) Pengawasan ruang UN diatur dengan sistem acak dalam satu kabupaten/kota.
(3) Guru yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak diperbolehkan berada di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan ruang UN diatur dalam POS UN.
6. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 pada huruf B nomor 20, nomor 21, dan nomor 22 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.silakan download di sini

Baca Selengkapnya......